ANGKRINGAN NAMBAH TERUS SEMARANG
GO JATENG GAYENG 2018
ANDI TRIS SN
LBH LINDU AJI
SINGOTORO JEEP CLUB
Banjarnegara, KSR.COM- Sebanyak 313 warga Dusun Kaliwadas, Desa Mlaya, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mengungsi akibat longsor di perbukitan yang berada di atas permukiman sehingga mengancam rumah-rumah warga.
selengkapnya...
Purbalingga, KSR Jateng - Tim "search and rescue" (SAR) gabungan mengevakuasi jenazah seorang bocah yang tenggelam di Bendungan Godek, Desa Slinga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, kata Koordinator Badan SAR Nasional (Basarnas) Pos SAR Cilacap Mulwahyono.
selengkapnya...
JAKARTA,KSR.COM_Terkait Kasus Korupsi yang melibatkan Politisi PDIP Damayanti Wisnu Putranti (Anggota DPR-RI Komisi V Fraksi PDIP), Aktivis AKSI (Anti Korupsi Indonesia) mendesak KPK untuk Periksa Politisi Partai GERINDRA Andi Iwan Darmawan Aras (Anggota DPR-RI Komisi V/Anggota Badan Anggaran Fraksi GERINDRA) di sinyalir kuat juga terlibat sejumlah kasus jual beli anggaran Proyek di DPR-RI untuk wilayah Indonesia Timur.
Ini terkait OTT yang di lakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas saudari Damayanti Wisnu Putranti beberapa waktu lalu. Kami juga mendesak agar KPK tidak tebang pilih untuk terus
SEMARANG, KSR.COM_Elemen masyarakat peduli korupsi meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah segera membeberkan nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan proyek kolam retensi Muktiharjo Kota Semarang. Karena yang bertanggung jawab pada kasus korupsi kolam retensi Muktiharjo tidak hanya Kepala Dinas PSDA Kota Semarang Ir.Nugroho Joko Purwanto akan tetapi termasuk PT.Harmony Internasional Technology (PT.HTI) selaku rekanan pemenang tender.
Namun hingga saat ini bos PT.Harmony Internasional Technology belum dijadikan tersangka oleh Kejaksaan TinggiJawa Tengah.”Biasanya, dalam sebuah mega proyek , ada sindikat yang mau mengeruk keuntungan”, tegas koordinator KP2KKN, M.Rofiuddin kepada wartawan.
Karena itu Kejati Jateng diminta jangan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi kolam retensi Muktiharjo tersebut. Kami berharap Kejati Jateng terus mengembangkan perkara kasus
SEMARANG,KSR.COM_Penampilan yang energik dan selalu fresh serta low profile membuat H.Slamet Efendi SE, MM anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ini banyak disegani di kalangan teman-temannya seprofesinya dan wartawan .
Dalam berorganisasi , Slamet Efendi adalah ketua Karang Taruna Provinsi Jateng, Pengurus Thoriqoh Qodiriyah Wanak Sabandiyah , Lajnah Cinta Terhadap Tanah Air.
Pria kelahiran Pemalang 1 Juni 1971, memiliki kharisma yang lebih juga kearifan dan kebijaksanaan serta tutur bahasanya yang santun, lembut dan berwibawa. Dari hasil pernikahan dengan istrinya Hj. Eli Riyanti mendapat dua putra dan satu
JAKARTA,KSR.COM - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rizal Malarangeng terkait kasus korupsi pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON), Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
selengkapnya...Kotabaru, KSR.Com - di penghujung akhir tahun 2012 kini pelanggan PLN kembali melontarkan keluhanya kerena hampir setiap malam listrik padam dan itulah yang di rasakan warga Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru.
Kerena sering padamnya penerangan PLN setempat, dinilai sangat mengganggu aktivitas dan merugikan warga disaat malam hari, dan lebih lebih banyak alat alat elektronik mereka yang mengelami kerusakan seperti tv dan kulkas kerena seringnya listrik mendadak padam, padahal waktu menyala hanya dimalam hari.
Jakarta,KSR.COM - Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Aliansi Desa Indonesia melakukan aksi demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12). Akibatnya, Jalan Gatot Soebroto dan jalan tol dalam kota dari arah Semanggi ke Grogol terhambat.
Petugas Traffic Management Briptu David mengatakan, akibat demonstrasi ini mengakibatkan terhambat. “Petugas sedang berusaha mengatur agar lalu lintas bisa lancar,” katanya.
Semarang,KSR.COM - Rustriningsih, Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah salah satu Pihak Yang Berkepentingan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat melakukan Gugatan Pra Peradilan atas SP3 yang dikeluarjan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Studio Mini milik Pemprov Jateng. Kesimpulan ini disepakati dalam diskusi yang diikuti oleh belasan wartawan mingguan dan online, di Semarang 09/11 kemarin.
Dalam diskusi tersebut, para wartawan sepakat, bahwa BPKP sebagai lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah, hasil audit investigasinya adalah absolute. Bagus Budi Santoso dari media fordep yang ketempatan sebagai tuan rumah, mengawali diskusi dengan menyimak pemberitaan kasus-kasus korupsi yang tengah terjadi di Jateng.
KARANGANYAR �KSR.COM - Sebanyak 24 saksi diperiksa terkait kasus dugaan korupsi perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) yang menyeret Bupati Rina Iriani. Kasus yang merugikan negara Rp 21 miliar ini akan dipercepat proses penyelidikannya.
Sejumlah saksi yang telah diperiksa mulai diarahkan penyidik dari Kejati Jateng untuk mengetahui aliran dana GLA apakah mengarah ke Bupati Rina atau tidak. Bahkan beberapa saksi dengan gamblang menyebut aliran dana itu diketahui Bupati Rina.
KALSEL KOTABARU ,KSR.COM - Kapal INKA MINA bantuan APBN 2010 melalui dinas kelautan perikanan kotabaru dimanfaatkan untuk mengangkut garam , ikan kering,oleh haji agus rampa cengal,pengalihan fungsi kapal 30 Gt untuk kelompok nelayan Sinar laut ds rampa ini bukan tanpa alasan, dikarenakan kapal itu salah setting / tidak bisa dipergunakan untuk penangkapan ikan terol,kemungkinan hanya bisa dipergunakan untuk memancing,biaya operationalnya pun relative besar.kata Kades Desa Rampa
Agus Supiani menambahkan Kapal 30 Gt bantuan itu dipakai haji agus desa rampa cengal itu karna kelompok sinar laut ds.rampa lama yang mendapatkan bantuan itu sampai dengan oktober (19/10) tidak sanggup mengoperasikan karna kapalnya tidak sesuai settingan , kapal itu tinggi , kemungkinan apabila dioperasikan bisa rugi.ungkapnya ( 16/10) .
Semarang,KSR.COM_Meski BPKP telah memastikan adanya kerugian negara dalam kasus dugaan penyimpangan proyek studio mini Pemprov Jateng, namun hingga kini kasus tersebut jalan ditempat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.
Dengan hasil pemeriksaan BPKP terhadap kasus dugaan penyimpangan proyek studio mini dan BPKP menemukan adanya kerugian negara. Sehingga sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Komsak) Jateng, Rabu (28/9), melakukan unjukrasa menuntut penyelesaian kasus dugaan korupsi studio mini Jateng yang beberapa waktu lalu sempat meredup.