Anggaran Bencana Disimpangkan, Diduga "Bancaan " Oknum Pejabat

image

Tegal, KSR.COM _Anggaran bencana alam dari pusat yang turun di Kota Tegal diduga kuat terjadi penyimpangan. Bahkan, ada potensi dikorupsi dan ‘bancaan’ oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkot Tegal.

Sekalipun banyak masyarakat Kota Tegal sangat membutuhkan bantuan pemerintah, namun bencana alam dijadikan sasaran empuk untuk dikorupsi. Dana bantuan bencana alam dari APBN Tahun 2011 sebesar Rp 6 miliar, melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang seharusnya disalurkan bagi warga, justru dialihkan untuk perbaikan jalan.

Sehingga anggaran bantuan bencana alam itu peruntukannya kurang tepat, dan cenderung menyimpang. Proyek yang dikerjakan menggunakan dana bencana alam itu diduga kuat bukan untuk pencegahan bencana alam.

Erick R Irwanto  SH ketua LSM Lingkaran Masyarakat Transparansi (Linmas) Jawa Tengah mengatakan, bahwa bantuan bencana alam salah sasaran. “Seharusnya bantuan bencana alam tersebut diperuntukkan untuk membantu warga Kota Tegal yang terkena musibah banjir,” ungkapnya.

Karena perencanaan pemerintah Pusat bahwa dana bantuan bencana alam bukan untuk

pembangunan infrastuktur. Jika dana bantuan bencana alam di Kota Tegal, dialihkan untuk proyek tambal sulam jalan, jelas menyimpang penggunaannya.

 

Harus Tepat Sasaran

Erick menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh kepala daerah, baik Gubernur maupun Walikota/Bupati agar penggunaan APBN dana bantuan bencana alam peruntukannya tepat sasaran.

Karena penyediakan anggaran APBN untuk bantuan bencana alam, sebagai tanggap darurat pemerintah terhadap masyarakat. Bantuan bencana alam tersebut harus transparan. Pasalnya, bantuan pemerintah pusat dan provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia tidak boleh menyimpang.

"Sebenarnya pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan menyediakan anggaran bencana alam untuk penanganan bencana yang menimpa masyarakatnya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Tegal,” tegas Erick, kemarin.

 

Namun, demikian menurut Erick, implementasinya bila dana bantuan bencana alam dialihkan untuk proyek tambal sulam jalan, memang tidak tepat sasaran. Pasalnya, dana bantuan bencana alam di Kota Tegal sebesar Rp 6 miliar oleh Walikota Tegal, Ikmal Jaya digunakan untuk proyek tambal sulan jalan yang melibatkan 15 rekanan kontraktor dan Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno.

 

Bahkan ke 15 rekanan kontraktor tersebut diduga tidak melalui tender. Oleh Walikota Tegal Ikmal Jaya diduga melakukan penunjukan langsung, sehingga proyek tambal sulam jalan tersebut selain melanggar aturan, juga terjadi dugaan KKN yang dilakukan oleh Walikota Tegal, Ikmal Jaya.

Dari 15 paket proyek itu didominasi oleh sekelompok rekanan yang telah diduga dikondisikan oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno agar memperoleh proyek-proyek itu dengan ”invest” di awal (setor) dana segar 5 % dari nilai proyek dengan satu paket tersebut ada yang menerima bantuan dana yang berfariasi berkisar dari  Rp. 90 juta sampai Rp.150 juta bahkan ada yang mendapat Rp. 250 juta tambahnya.

 Dana bantuan bencana alam tersebut selain tidak tepat sasaran, juga menyimpangkan dan tidak sesuai Keppres 80 tahun 2003. Jika anggaran untuk bencana dikucurkan bukan untuk kegiatan non penanggulangan bencana, itu sama saja dengan penyimpangan. ”Apalagi proyek-proyek itu digunakan untuk tambal sulam jalan. Itu menyimpang,” tegas Erick.

Setali tiga uang Walikota Tegal Ikmal Jaya dan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno, ketika di hubungi melalui HP oleh Koran Suara Rakyat. Com dengan di plomatis mengatakan, bahwa informasi itu tidak benar. Namun ketika di desak kebenarannya kedua pejabat tersebut tidak mau berkomentar banyak. **Tim

Wed, 22 Feb 2012 @11:13