PERS BELUM SEPENUHNYA MERDEKA

Perjalanan pers dan hukum pers di Indonesia sudah cukup panjang prosesnya, seperti diketahui mulai awal peraturan pers dibuat adalah untuk melindungi kepentingan pen-jajah kolonial aleh sebab itu dibuatlah peraturan peraturan oleh pemerintah-an Belanda yang tujuannya adalah mengekang pers dan menindas para pejuang kemerdekaan.
          Misalnya tentang ketentuan tentang delik pers yang dibuat sangat ketat dan karenanya banyak dikatkan dengan ketentuan Hatzaai-artikelen atau pasal pasal penyebar kebencian dalam KUHP ketentuan delik ini kemudian dirumuskan oleh 2 ilmuwan Belanda, yakni oleh WFC Van Hattum yang menyebut delik pers sebagai misdrijven door middle van de druckpers gepleeod atau kejahatan yang dilakukan oleh pers. Yang ke 2 adalah Hazewingkel Suringa yang menyatakan bahwa penghasutan, penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan barang cetak.
Mengadopsi dari Belanda
Telah banyak para pendiri republik ini yang terjerat oleh ketentuan hukum pers kolonial ini. Contoh, ki Hajar Dewantoro, karena tulisannya di koran De Express yang berjudul Als ik, een nederlander was (seandainya saya orang belanda) tanggal 20 juli 1913 is harus dikucilkan dan dipenjarakan. Ki Hajar Dewantoro mengkritik orang Belanda yang merayakan Kemerdekaannya di Indonesia. Ki Hajar mengatakan kaum Belanda itu tidak pantas berpesta pora justru di negeri jajahan. Beberapa tahun 1954. Ketentuan ini sebenarnya diadopsi dari The British indian penal code yang di negara Belanda sendiri ditolak untuk diterapkan, karena dianggap berasal dari hukum penjajah yaitu Inggris Akan tetapi diam-diam ordonantie 1913 ini di bawa ke Indonesia dan diterapkan disini. Tujuannya sebagai alat politik untuk menekan kaum inlanders dan untuk menyelamatkan kepentingan kaum kolonial. Celakanya hukum kolonial tersebut dipertahankan dan di terapkan setelah Indonesia merdeka. Makanya banyak terjadi pembudakan pers seperti, yang ditulis Edward C Smith (1983) baik di zaman orde baru maupun orde lama, sudah banyak terjadi pemberangusan terhadap pers.
Zaman Reformasi
Kemudian sejarah mencatat bahwa ketentuan tentang pencabutan surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) ditiadakan dan pers dibebaskan baru terjadi sejak zaman reformasi.
        Sejak  dicabutnya ketentuan tentang SIUPP dan pers di bebaskan maka pers benar benar menikmati kemerdekaannya. Namun belakangan kebebasan dan kemerdekaan pers mulai agak terganggu. Mekanisme yang tersedia seperti hak jawab (right to hit back) tidak digunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemar. Sebenarnya orang yang nama dan reputasinya sudah jelek di mata masyarakat, kalau diberitakan oleh medianya, tetapi penginformasian perilaku tercela.
           Selama kampanye atau putaran pemilu 2004 ini boleh jadi juga akan banyk gugatan terhadap pers karena pencemaran nama baik, sehingga kecenderungan seperti ini dapat menimbulkan ketakutan terhadap pers untuk merdeka menulis. JIka hal ini keterusan, maka yang rugi adalah masyarakat sendiri, Sebab pers berita-beritanya selalu ditunggu oleh publik.
    Terlebih lagi solidaritas pers tidak terlalu kuat pada saat ini, seolah-olah ada pikiran selama penertiban pers yang didugagt atau dijatuhi hukuman bukan penerbitanya, maka ta terlalu ambil pusing. Bukan tidak mungkin pers didugat di pengadilan dan pers memang harus profesional dan wartawan dapat saja melakukan kesalahan karena mereka bukanlah malaikat. Hanya masalahnya tekanan fisik terhadap pers cenderung meningkat.
    Misalnya wartawan dipukul, kantornya dilempari batu, dll. Lebih tragis lagi ketika perkara pers dibawa ke pengadilan, lalu lembaga pengadilan menjatuhkan putusan secara berlebihan dan tanpa alasan hukum yang memadai. Maka dapat di mengerti kalau Pengadilan dalam perkara pers dianggap turut melakukan teror terhadap pers.
    Pada sisi lain yang lebih spesifik lagi, penggunaan hal tolak juga masih menjadi perdebatan disatu sisi ada yang mendesak kita untuk menyebutkan sumber berita, disisi lain seorang wartawan menolak untuk menyebutkan sumber berita dengan alasan kita punya hak tolak (hak imunitas).
    Hak Imunitas ini diberikan bukan hanya kepada wartawan saja, namun profesi kerja seperti advokad atau dokter, juga berhak untuk tidak menyebutkan jenis penyakit yang doderita pasiennya dengan alasan kerahasiaan. Misalnya pada pasal 16 UU No.18 TAhun 2003 tentang Advokad, disebutkan bahwa seorang advokad tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, dengan itikad baik untuk kepentin gan pembelaan klien.
    Apalagi seorang wartawan, ia juga berhak untuk menolak menyebutkan sumber berita. Sumber berita tersebut harus dilindungi apabila kita tidak mau melindungi sumber berita, maka tak akan ada orang yang mau untuk menjadi sumber berita yang anonim karena rahasia pribadinya dan keselamatan hidupnya dapat terancam.
        Dengan demikian hak tolak adalah hak seorang wartawan yang dijamin oleh UU No.40 Tahun 1999, pasal 1 ayat 10 sebab siapapun tidak boleh memaksa seorang wartawan untuk menanggalkan hak tolaknya demi untuk melindungi profesi wartawan dan demi kemerdekaan pers itu sendiri. **ANDI

Wed, 17 Oct 2012 @19:23