RSS Feed
Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

MITRA
image

ANGKRINGAN NAMBAH TERUS SEMARANG

WELCOME

PARIWISATA
image

GO JATENG GAYENG 2018

INFO REDAKSI
image

Pimred Koran Suara Rakyat

ANDI TRIS SN


Silahkan Hubungi Kami
Kategori
Arsip
Adv
image
PT ANGKASA KARYA ENERGI transporter PERTAMINA industri melayani pemesanan bio solar industri / jasa transporter ke perushaan anda .
HOBY
image

Komunitas Mobil Nyemek X Gang

MITRA
image

LBH LINDU AJI

SAIKI JAM

Evarisan LRC KJHAM: Cacat Moral, Maryanto Diminta Mundur

Semarang,KSR.COM _Perjuangan Riana untuk menuntut hak kedua anaknya terhadap Maryanto kian mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Evarisan kepada wartawan menjelaskan, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng, Maryanto diminta mundur dari jabatannya.

            “Maryanto harus mundur dari jabatannya. Dia sudah cacat moral dan cacat hukum,” ungkapnya. Sebagai pemimpin, kata Eva, Maryanto harus bisa menjadi teladan. Jadi  contoh yang baik bagi anak buah maupun masyarakat pada umumnya. Jika seorang pejabat publik dilaporkan telah berselingkuh dan hidup berdua dengan wanita lain yang bukan istrinya, sampai diuber wanita tersebut sambil membawa dua anak yang perlu diakui secara sah, itu sudah merupakan cacat moral yang memalukan.

            Sesuai isi surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Gubernur Jateng/up Kepala BKD Prov Jateng, tertanggal 11 Februari 2011 yang berisi informasi soal sanksi yang ada di UU nomor 10/1983 dan PP nomor 45/1990.

            “Surat BKN yang ditembuskan ke Kemenpan & Reformasi Birokrasi RI sangat jelas adanya dugaan penelantaran anak dan tidak bertanggungjawabnya pejabat negara kepada seorang wanita yang pernah diajaknya hidup bersama bernama Riana Anita Sari,” ungkapnya.

            Menurut Eva, sesuai pasal 15 ayat (1) Perarutan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 1990 mengatur, PNS dilarang hidup bersama dengan wanita lain dan pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pada Ayat (2), setiap atasan wajib menegur apabila mengetahui ada PNS bawahan yang tinggal hidup bersama tanpa ikatan yang sah. Dalam pasal 4 ayat (1) PP tersebut, PNS yang melanggar akan dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Eva juga mempertanyakan Gubernur Bibit Waluyo yang sampai sekarang belum melakukan tindakan yang nyata kepada Maryanto. Kenapa Maryanto belum disikapi tegas oleh Gubernur ?

“Dulu Maryanto sempat diparkir menjadi staf ahli, sekarang malah kembali diangkat menjadi kepala sebuah badan. Apa kendalanya untuk menindaklanuti surat dari BKN tersebut?,” tegas Eva mempertanyakan.

Eva menambahkan, berlarutnya penyelesaian melalui ranah hukum, aturan, kata dia, hal itu semakin membuat dua anak Riana tidak jelas nasibnya. Padahal kejelasan status itu yang diperjuangkan Riana.

Jika kasus ini dibiarkan terus tanpa ada kejelasan hukum, berarti ada kesengajaan Pemprov Jateng mengabaikan konvensi penghapusan ketidakadilan gender dan perlindungan anak.

Berarti ada pembiaran terhadap adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS maupun moral. “Ini akan jadi preseden buruk bagi pejabat lain. Mereka bisa ramai-ramai bermain perempuan tanpa takut ada sanksi dari atasan,” tegas Eva.

“Pak Bibit perlu meniru Presiden SBY. Ada Menteri yang terindikasi cacat moral terkait perempuan, langsung cicopot dalam reshuffle kemarin. Ada pula yang pengunduran dirinya diterima,” jelasnya.

Eva sangat menyayangkan tindakan Maryanto melalui kuasa hukumnya yang malah melakukan kriminalisasi terhadap Riana. Tindakan melaporkan Riana ke polisi dengan tuduhan memalsukan surat nikah menurutnya sangat tidak masuk akal.

Sebab Riana sudah menjadi korban inkar janji, disuruh mengurus dokumen, malah dituding melakukan kejahatan.

 

Tunggu Rekomendasi

Terpisah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng masih menunggu rekomendasi pemprov sebelum menindaklanjuti langkah terhadap Ketua Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng, Maryanto.

Kepala BKD Jateng Suko Mardiono mengatakan, saat ini belum ada langkah apapun yang dilakukan terhadap Maryanto yang mendapat tuntutan pengakuan anak oleh Riana Anita Sari.

"Kami belum lakukan langkah seperti klarifikasi dan sebagainya," ujarnya kepada wartawan. Menurut Suko, pihaknya masih menunggu rekomendasi dan perintah pemprov terkait kasus tersebut.

"Nanti setelah itu , baru BKD akan menindaklanjuti, permasalahan ini mau diapakan,” terang mantan Kepala Biro Hukum Pemprov tersebut.

Menurutnya, yang bersangkutan telah diklarifikasi oleh Inspektorat Provinsi Jateng dan Irjensus Kemendagri. Selanjutnya, lembaga tersebut akan memberikan laporan ke Gubernur. “Nanti BKD masih menunggu rekomendasi sebelum menyikapi kasus tersebut,” paparnya.

 Pemalsuan Akta Nikah

Pengacara Maryanto, Agus Nurudin mengatakan, polemik soal Riana Anita Sari tidak akan ditanggapi pihaknya. Sebab menurutnya, semua pengakuan Riana tidak benar. Namun Agus tak mau menyebutkan ketidakbenaran yang dia katakan.

            “Semua pengakuan Riana itu tidak benar,” ujarnya kepada wartawan. Agus Nurudin mengaku fokus mengurus laporan pihaknya ke Polrestabes Semarang soal pemalsuan akta nikah yang diduga dilakukan oleh Riana.

Menurutnya, penyidik Polri telah memiliki fotokopian akta nikah palsu itu. Sehingga pihaknya menunggu saja langkah polisi selanjutnya.

“Kami fokus mengurus pengaduan soal akta nikah palsu. Itu saja,” tandasnya.Dia meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum. Semua ia sarankan menyerahkan kepada penyidik polri agar bekerja. Apapun hasilnya, semua pihak harus menerima. “Kami serahkan saja ke polisi. Kita tunggu saja proses hukumnya,” pungkas singkat. **TIM

 

Thu, 3 Nov 2011 @21:10

Copyright © 2019 PCD TECH · All Rights Reserved