RSS Feed
Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

WELCOME

PARIWISATA
image

GO JATENG 2013

INFO REDAKSI
image

Pimred Koran Suara Rakyat

ANDI TRIS SN


Silahkan Hubungi Kami
Kategori
Arsip
MITRA
image

LBH LINDU AJI

SAIKI JAM

HOBBY

SINGOTORO JEEP CLUB

Pengakuan Riana, "Saya Memperjuangkan Kebenaran, Bukan Pencitraan"

image

Semarang,KSR.COM_ Riana Ratnasari terus berjuang menuntut pengakuan dua anaknya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jateng Maryanto. Dia mengadu ke kantor Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB ( BP3AKB) Jawa Tengah Dra Hj Soelaimah MM.

Ibu dua anak berusia 36 ini datang sendirian dengan busana gaun pendek bermotif batik dan mencangklong tas hitam, sambil menenteng satu bundel dokumen. Judulnya  “Kasus PNS Drs LNA Maryanto MSi NIP 50075248”. 

Berkas berisi kumpulan data terkait dirinya dengan Maryanto. Dalam surat itu, Maryanto yang saat itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jateng disebut telah menghamili Riana sebanyak dua kali hingga melahirkan dua anak tanpa ia bertanggungjawab atas perbuatannya.

Riana mengaku hanya ingin memperjuangkan nasib kedua anaknya. Semua kembali ke Maryanto. Kalau Maryanto tidak punya nurani terhadap kedua anaknya. Bahkan menurut Rianan kalau Maryanto tidak mengakui, status hukum dan hak normatif bagi kedua anaknya.

“Persoalan saya sudah saya serahkan ke LRC-KJHAM, LBH APIK dan LBH Perjuangan. Saya hanya memperjuangkan sebuah kebenaran. Jadi saya tidak butuh “pencitraan”. Kebenaran adalah tetap sebuah kebenaran!,” tutur Riana.    

Pelanggaran Moral

Terkait kasus perselingkuhan Maryanto, yang di tuntut oleh Riana Anita Sari soal kejelasan status kedua anaknya, dari kalangan dewan sendiri banyak memberikan tanggapan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jateng, Prajoko Haryanto memberikan pernyataan yang keras. Dia menilai, bahwa apa yang dilakukan Maryanto merupakan pelanggaran moral yang tak pantas dilakukan seorang pejabat publik.

“Pejabat publik itu jadi panutan, sehinga dia mestinya bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Kalau dia sendiri melakukan pelanggaran moral, maka dia tidak pantas lagi menjadi pejabat publik atau seorang pimpinan,” ujarnya.

Lebih jauh dirinya mengutarakan, di lingkungan Pemprov Jateng masih banyak pejabat yang berkelakukan baik dan bersih. Sehingga, gubernur tidak perlu ragu untuk mengganti pejabat yang tidak baik dengan pejabat baru yang lebih baik.

“Jangan sampai timbul kesan dimasyarakat, gubernur malah melindungi anak buahnya yang bersalah dan tak memiliki moral baik. Yang seperti itu kan malah jadinya memalukan pemerintahan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Abdul Azis dari Fraksi PPP DPRD Jateng, bahwa permasalahan Maryanto dengan Riana tersebut sebaiknya diproses sesuai aturan normatif yang berlaku. Selain itu, dari sisi internal sendiri semestinya ada pejabat tinggi yang berwenang untuk mengkoreksi bawahannya.

“Ya menurut saya, jika yang dilakukannya Maryanto itu terbukti benar, mestinya dia harus diberhentikan. Selain itu, kontrol internal juga harus bekerja beserta fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga terkait, seperti Itwil dan BKD,” imbuhnya.

Anggota dewan lainnya, Sri Praptono dari fraksi PKS, juga memberikan tanggapan senada. Dirinya mendesak agar gubernur segera menanggapi pengaduan Riana Anita Sari yang menuntut kejelasan status anaknya dari Maryanto.

“Harusnya gubernur merespon dengan melakukan klarifikasi kedua belah pihak. Jika hal tersebut benar, maka gubernur tidak boleh ragu menjatuhkan sanksi berat terhadap anak buahnya,” tegasnya. Jika gubernur berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, maka harus didukung pula dengan pejabat-pejabatnya yang bersih, berintegritas serta memiliki moral.

 

Dukung Rianan

Koordinator Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang , Evarisan, mendukung apa yang dilakukan Riana Ratnasari yang menuntut keadilan serta kejelasan status kedua anak hasil hubungan gelapnya dengan Maryanto.

 Di sisi lain, pihaknya juga mendesak Gubernur Jateng Bibit Waluyo selaku pimpinan Maryanto untuk mengambil tindakan tegas terkait perbuatannya tersebut. Pasalnya, kejadian tersebut sudah bukan lagi masalah personal, melainkan telah menjadi persoalan publik.

 “Sebagai pejabat publik, dia (Maryanto, red ) jelas-jelas tidak memberikan contoh yang baik. Ini bukan lagi masalah personal, tapi sudah jadi persoalan publik. Dan lagi, apa yang dilakukannya telah menginjak-injak etika moral masyarakat. Untuk itu seharusnya Gubernur mengambil tindakan, umpama memberhentikan Maryanto,” cetusnya.

 Gubernur Jateng, imbuh Evarisman, tidak bisa cuci tangan dari peristiwa aib ini, sebab ini menyangkut kredibilitas pejabat birokrasi yang dituntut harus bersih.

 “Apa yang dia (Maryanto, red ) lakukan dengan tidak mengakui dan menelantarkan anaknya sendiri sudah termasuk pada tindak kejahatan sesuai UU No 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Apa yang dia lakukan bisa menghancurkan masa depan si anak,” paparnya.

 Maryanto sendiri seolah menghilang dari muka bumi. Telepon selulernya tak diangkat saat dihubungi, padahal nada sambungnya aktif. Ketika dikontak melalui SMS, Maryanto menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Mariana itu adalah fitnah dan rekayasa untuk menghancurkan saya. 

”Masalah ini mau saya selesaikan dengan melalui jalur hukum. Silahkan menghubungi pengacara saya, Agus Nurudin,” ujarnya.

 Di tempat terpisah, Agus Nurudin mengatakan, apa yang diungkapkan perempuan bernama Riana tersebut terhadap kliennya adalah tidak benar. Bahkan, pihaknya akan menuntut balik Riana yang dianggap telah mencemarkan nama baik Maryanto. Namun, untuk itu pihaknya masih menunggu situasi dan kondisi lebih lanjut, tuturnya pada wartawan.**TIM  

 

Tue, 18 Oct 2011 @13:17

Copyright © 2017 PCD TECH · All Rights Reserved