RSS Feed
Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

WELCOME

PARIWISATA
image

GO JATENG 2013

INFO REDAKSI
image

Pimred Koran Suara Rakyat

ANDI TRIS SN


Silahkan Hubungi Kami
Kategori
Arsip
MITRA
image

LBH LINDU AJI

SAIKI JAM

HOBBY

SINGOTORO JEEP CLUB

Subkontraktor Tak Dibayar, Tol Semarang-Ungaran Kian Memanas

image

Semarang , KSR.COM _Persoalan jalan tol Semarang-Ungaran kian memanas. Puluhan subkontraktor tak henti-henti melakukan aksi pemblokiran tol dengan timbunan tanah bertruk-truk. Protes subkontraktor melakukan aksi penimbunan dengan menanam pohon pisang serta pendirian WC umum di tengah jalan tol.

Kekesalan para subkontraktor jalan tol Semarang-Ungaran sudah memuncak.  Aksi unjuk rasa dengan mendirikan WC umum di tengah jalan tol, lengkap dengan tulisan “Tarip BAB Rp 2.000, Kencing Rp 1.000.”

“WC umum yang kami dirikan ini merupakan sindiran bagi PT TMJ bahwa kencing saja harus membayar. Lha ini membangun jalan tol kok tidak dibayar,” ungkap salah seorang dari mereka. Keinginan para subkontraktor memperoleh haknya sampai kini belum juga terpenuhi. Jika tak segera diselesaikan, mereka mengancam akan mengembalikan jalan tol seperti fungsi semula sebagai kebun.

Pengalihan proses pembayaran pun melalui kurator dinilai hanya sebuah akal-akalan pihak PT Trans Marga Jateng (TMJ), untuk lepas tangan terhadap kewajiban pembayaran poyek jalan tol kepada subkontraktor.

Hal ini diungkapkan oleh Manager Operasional PT Arvindo, Rahmul, kepada wartawan menjelang pertemuan dengan PT TMJ dan Sekda Pemprov Jateng. Menurutnya, kurator merupakan pihak ketiga yang tidak punya relevansi hubungan kerja dengan subkontraktor. Dan keberadaannya tak lebih hanya merupakan alat lepas tanggungjawab dari PT TMJ.

“Niat PT TMJ meminta subkontaktor untuk melakukan penagihan ke kurator hanya akal-akalan dan ingin lepas tangan,” kata rahmul, kemarin. Diungkapkan, keberadaan kurator adalah atas perintah Pengadilan Tata Niaga Jakarta, yang memvonis pailit PT Istaka Karya sebagai kontraktor utama pengerjaan proyek jalan tol Semarang - Ungaran. Dengan demikian praktis seluruh asset PT Istaka Karya dikuasakan kepada pihak kurator.

Lanjut Rahmul, total nilai utang PT Istaka Karya kepada Bank mencapai Rp 600 miliar. Sedangkan asset yang dikuasai oleh kurator berdasakan nilai pembukuan PT Istaka karya hanya sebesar Rp 175 miliar. Itu pun dalam bentuk nilai pembukuan, sedangkan nilai jual asset sesungguhnya akan mengalami penyusutan sekitar 30% – 40%,” tandasnya.

Dengan asset senilai Rp 175 miliar untuk menutup utang Bank saja tidak cukup, lalu dengan sisa uang dari mana kurator akan membayar tagihan subkontraktor. Kami menangkap ada skenario PT TMJ untuk lepas tangan dari kewajiban melakukan pembayaran kepada subkontraktor.

“Buktinya PT TMJ telah menekan kami untuk melakukan penagihan ke kurator. Hingga saat ini sisa nilai tagihan PT Istaka Karya kepada PT TMJ hanya sebesar Rp 50 miliar,” ungkapnya.

Perkembangan terakhir di lapangan, salah satu subkontraktor PT Thonnindho Isiartha Construction kembali melakukan penimbunan pada simpang susun lajur ramp I dan ramp III, jalur dari pintu tol Ungaran ke arah Bawen dan sebaliknya.

Penimbunan tanah sebanyak lima dump truck tersebut dimaksudkan untuk menutup jalan PT Waskita Karya, yang saat ini sedang melakukan pengerjaan pengecoran tol sesi I paket 3, tepatnya pada Km 23,7 wilayah Desa Leyangan.

Tanam Pisang

Aksi penanaman pohon pisang di atas timbunan tanah urug, disertai orasi menuntut pembayaran proyek secepatnya. Site Manager PT Bumi Sentosa Dwi Agung, Tundo Karyono, yang mewakili 30 subkontraktor kepada wartawan menjelaskan, pemasangan bendera setengah tiang tersebut merupakan simbol berkabungnya para subkontraktor yang hingga kini belum menerima pembayaran proyek dari PT TMJ.

Ditegaskan Tundo, aksi demo para subkontraktor akan terus berlanjut hingga ada jaminan kepastian pembayaran dari PT TMJ. Kalau memang pihak TMJ tidak memberikan respons, lanjut Tundo, maka alternatif yang dilakukan adalah menarik kembali barang milik subkontraktor yang belum dibayar, serta mengembalikan lokasi jalan tol seperti sedia kala.

“Sebelum dibangun jalan tol lokasi ini berupa kebun, maka akan kami kembalikan menjadi kebun,” tandasnya.

Terkait waktu pelaksanaan dari ancaman tersebut, Tundo menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil negoisasi pembicaraan langkah penyelesaian di Kementrian BUMN Jakarta.

Dipanggil Kejaksaan

Buntut protes para subkontraktor, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa, melakukan pemanggilan kepada Site Manager PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA) Tundo Karyono dan Manager Operasional PT Arvindo Rahmul untuk diminta klarifikasi terkait masalah pembayaran proyek tol Semarang-Ungaran.

Kasi Intel Kejari Ambarawa Suyanto menuturkan, pemanggilan terhadap perwakilan subkontraktor tersebut untuk kepentingan klarifikasi, terkait polemik pembayaran poyek tol yang berujung pada pemblokiran jalan tol Ungaran.

“Saat ini kami baru mendatangkan beberapa saksi untuk mengetahui lebih jelas kronologis persoalan hingga terjadi aksi pemblokiran oleh subkontraktor,” jelasnya.

Diungkapkan, Kejari Ambarawa berkepentingan turun tangan ikut terlibat menelusi penyebab terjadinya aksi pemblokiran. Pasalnya, polemik pemblokiran jalan tol Ungaran yang dilakukan subkontraktor di bawah PT Istaka Karya, belakangan kian meruncing dan menyita perhatian pemerintah.

Pemicu permasalahan, hingga saat ini 30 subkontraktor belum mendapatkan kejelasan pembayaran dari pihak PT Trans Marga Jateng.

Site Managaer PT BSDA Tundo Karyono membenarkan bahwa dirinya bersama Ramhul dari PT Arvindo dipanggil Kejari Ambarawa untuk diklarifikasi. Klarifikasi, lanjut dia, berjalan sekitar pukul 09.30 hingga 11.00 dengan pertanyaan seputar SPK dan kronologis penyebab pemblokiran tol oleh para subkontraktor.

“Prinsipnya saya lebih suka kalau kejaksaan ingin mengetahui persoalan detil tentang masalah jalan tol. Dan saya siap membeberkan semua persoalan tentang tidak dibayarnya para subkontraktor oleh PT TMJ,” ungkapnya.

Sejauh ini pihaknya mengaku senang dengan adanya turun tangan pihak kejaksaan dalam upaya penyelesaian masalah tol. Diharapkan hal tersebut menjadi solusi terbaik bagi ketidakjelasan nasib pembayaran proyek yang menjadi hak subkontraktor.

“Saya harap kejaksaan membantu menjembatani penyelesaian masalah pembayaran tol,” harapnya. Lebih lanjut, Tundo berharap, kejaksaan hendaknya juga menelusuri pelanggaran hukum yang menjadi penyebab mandegnya pembayaran proyek, serta melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang ditengarai melakukan pelanggaran.

  Tagihan Dipetakan

Upaya proses penyelesaian masalah pembayaran subkontraktor proyek jalan tol terus diupayakan . Pihak P emprov Jateng melalui Biro hukum memfasilitasi pihak TMJ dan subkontraktor untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Daerah (Sekda), Hadi Prabowo, beserta pihak terkait lainnya, seperti Biro Hukum, Bina Marga, TMJ, dan juga perwakilan subkontraktor yang menghasilkan dua keputusan.

“Setelah kita duduk bersama, hasil dari pertemuan ini adalah. Pertama, kita melakukan pemetaan menginventarisasi atas tagihan-tagihan tersebut. Dan yang kedua, kita akan merumuskan beberapa alternatif solusi agar supaya hal ini bisa segera terselesaikan,” ujar Sekda, Hadi Prabowo.

Menurut sekda, secara normatif dari sisi pembayaran subkontraktor memang harus melalui kurator, dan pihak TMJ tidak bisa langsung membayarkan. Akan tetapi setelah dicermati, ternyata sampai Desember 2010 masih ada subkontraktor yang belum terbayarkan.

“Soal ini masih kita cermati juga, apakah karena dari Istaka Karya belum mengajukan surat tagihan ke TMJ, atau memang Istaka sudah mengajukan penagihan tapi dari TMJ belum membayar, ataukah karena kelengkapan dari subkontraktor sendiri kepada Istaka memang belum dipenuhi,” imbuhnya.

Untuk penyelesaian masalah pembayaran ini, pemprov dan juga pihak terkait lainnya telah berupaya sungguh-sungguh. Diantaranya dengan menugaskan Biro Hukum dan Itwil untuk mengawal TMJ ke kurator atau ke PN Jakarta. Termasuk juga Gubernur Jateng sendiri juga ikut memberikan perhatian penuh, seperti dengan mengirimkan surat ke Menteri BUMN.

“Menurut saya hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi. Oleh karena itu saya memberi waktu hanya dua hari kepada para pihak, sehingga pada Senin (26/9) sudah harus memberikan laporan itu ke kami, untuk kemudian kita bahas bersama-sama,” terang Sekda.

Blokir Tol

Terpisah, perwakilan Subkontraktor yang juga Manager Operasional PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA), Tundo Karyono menjelaskan , pihaknya akan terus melakukan pemblokiran jalan tol hingga ada kepastian soal pembayaran .

“Kami tidak tahu apa itu kurator atau soal masalah kepailitan PT Istaka Karya. B agi kami yang penting para subkontraktor yang melaksanakan pembangunan tersebut dibayar sesuai dengan haknya. Yang pasti, pemblokiran jalan terus sampai kita dibayar penuh ,” tegasnya. **TIM

 

Tue, 27 Sep 2011 @10:29

Copyright © 2017 PCD TECH · All Rights Reserved