RSS Feed
Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

WELCOME

PARIWISATA
image

GO JATENG 2013

INFO REDAKSI
image

Pimred Koran Suara Rakyat

ANDI TRIS SN


Silahkan Hubungi Kami
Kategori
Arsip
MITRA
image

LBH LINDU AJI

SAIKI JAM

HOBBY

SINGOTORO JEEP CLUB

2,6 M Realisasi Belanja Bantuan (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni, Belum LPJ

image

SEMARANG,KSR.COM _ Setiap anggaran yang bersumber dari  Anggaran Pemerintah Daerah tentunya harus di pertanggung jawabkan penggunaannya dengan tepat kepada rakyat, bila tidak tentu saja akan menjadi sebuah pembohongan kepada rakyat dan berpotensi merugikan keuangan daerah ataupun Negara.  

Pembiayaan Kegiatan bantuan social Rumah Tidak Layak Huni merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat agar tumbuh prakarsa dan semangat gotong royong dalam memugar rumah yang tidak layak menjadi Rumah yang Layak Huni.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2013 telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.15.337.075.000 dengan realisasi sebesar 14.362.375.000 atau 97,38% diantaranya di gunakan untuk Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan anggaran sebesar Rp.9.657.500.000 dan direalisasikan sebesar Rp.8.732.500.000 atau 90,42% serta Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.5.679.575.000 dan di realisasikan sebesar Rp.5.629.875.000 atau 99,12%.

SKPD yang yang mengampu kegiatan RTLH adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bantuan social Rumah tidak layak huni terdiri dari pemugaran rumah dan bantuan rumah panggung. Realisasi belanja bantuan social rumah tidak layak huni di realisasikan sebesar Rp.8.732.500.000.

Dari hasil konfirmasi kepada Bapermades selaku SKPD pengampu diketahui bahwa sampai dengan 30 April 2014 telah diterima Laporan Pertanggungjawaban dari penerima hibah Rp.6.128.750.000 untuk 240 penerima bantuan. Sedangkan realisasi belanja bantuan social yang belum diserahkan laporan pertanggung jawabannya adalah Rp.2.603.750.000 atau sebesar 29,82 dari realisasi belanja.

Atas temuan ini tim KSR mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Kepala Bapermades Provinsi Jawa Tengah Tavip Supriyanto namun tidak ada tanggapan.  Padahal dijelaskan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Yang dimaksud tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dan juga di jelaskan dalam pasal 133 Permendagri di atas bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

Jadi sudah layak atau belumkah pertanggungjawaban penerima bantuan sosial tersebut dalam penggunaan bantuan RTLH tersebut,   mari kita tunggu saja kelanjutan transparansi pertanggung jawaban itu sesuai tenggang waktu yang berlaku berdasarkan aturan yang ada.**AND

Tue, 11 Nov 2014 @19:15

Copyright © 2017 PCD TECH · All Rights Reserved