RSS Feed
Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

WELCOME

PARIWISATA
image

GO JATENG 2013

INFO REDAKSI
image

Pimred Koran Suara Rakyat

ANDI TRIS SN


Silahkan Hubungi Kami
Kategori
Arsip
MITRA
image

LBH LINDU AJI

SAIKI JAM

HOBBY

SINGOTORO JEEP CLUB

Tentang Kasus Bansos / Dana Hibah , Kepala Daerah Mestinya Tanggung Jawab

image

SEMARANG,KSR.COM _Merebaknya berbagai  kasus  dana  bansos  / hibah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2011 dan bansos tahun 2012 yang menghebohkan, hingga membuat Wakil Gubernur Rustriningsih ketika itu menyebutnya, pencairan dana bansos seperti tidak terkendali.
    Hal tersebut juga telah  dibuktikan juga oleh audit BPK. Dan berdasarkan audit BPK tahun 2011 kerugian Negara mencapai Rp. 26,89 miliar, tahun anggaran 2012 tercatat Rp. 65 miliar.
    Ketua Aliansi Pendukung Reformasi Nasional (APRN) Riyanto mengatakan, segala bentuk pertanggung jawaban kepemerintahan termasuk pelaksanaan APBD semua ditangan Kepala Daerah, kalau kabupaten yang bertanggungjawab bupati, kota ya walikota, dan provinsi otomatis gubernur yang bertanggung jawab kepemerintahan termasuk penyaluran bantuan, apapun jenis bantuan itu, jelas Riyanto.
    Tentang dana bansos dan hibah secara normatif, kata Riyanto, dana bansos itu diperuntuk bagi masyarakat yang mempunyai cacat sosial. Jadi logikanya masyarakat yang tidak mempunyai /menyandang cacat sosial tidak bisa diberikan dana bansos.
    Untuk penyaluran dana hibah, menurutnya juga ada mekanisme dan kreteria yang juga diatur melalui Permendagri No. 32 tahun 2011 yang kemudian direvisi pada tahun 2012.
    Tetapi dalam pelaksanaan penyalurnya terjadi ketidak -benaran, dimana calon penerima dana hibah adalah lembaga-lembaga seperti sudah diatur/direkomendasikan oleh oknum-oknum dilembaga perwakilan, bahkan kadang-kadang proposal belum masuk sudah menyetorkan nama-nama dan alamat calon penerima dana hibah.
    Dalam penyelenggaran Negara, di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditangan Gubernur, dalam kaitannya dengan kasus-kasus korupsi dana bansos dan hibah dan lain-lain yang terjadi merupakan tanggung jawab Bibit Waluyo secara umum, kemudian kalau itu terjadi pendelegasian kewenangan tentu Sekda dibantu oleh Biro Keuangan. Ketika itu Sekda di jabat Hadi Prabowo, dan Agus Suratno sebagai Kepala Biro Keuangan.
    Dalam kasus korupsi dana bansos tahun 2010 – 2012 yang menyeret Joko Madianto, kini staf Ahli Gubernur Bidang Kesra, dan stafnya Joko Suryanto, (kini masih aktif di PNS) dan M Yusuf mantan Kepala Biro Bintal menjadi tersangka (TSK) Kasus Korupsi Bansos tahun 2010 - 2012, tentu yang harus bertanggung jawab penuh adalah Bibit Waluyo sebagai Gubernur ketika itu, Hadi Prabowo sebagai Sekda, dan Agus Suratno sebagai Kepala Biro Keuangan. Hanya pertanyaannya beranikah Kejaksaan Tinggi memeriksa tiga pejabat tinggi itu. Pungkas Riyanto.**Bty/Nd

Mon, 24 Mar 2014 @19:38

Copyright © 2017 PCD TECH · All Rights Reserved