RSS Feed
Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

WELCOME

PARIWISATA
image

GO JATENG 2013

INFO REDAKSI
image

Pimred Koran Suara Rakyat

ANDI TRIS SN


Silahkan Hubungi Kami
Kategori
Arsip
MITRA
image

LBH LINDU AJI

SAIKI JAM

HOBBY

SINGOTORO JEEP CLUB

KAJATI BISANYA HANYA MEMBUAT TSK, ENDINGNYA KE SP3

image

Semarang. KSR.com - Seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menggelar jumpa pers. Dan mengumumkan beberapa pejabat tersangka kasus bansos tahun 2010 - 2012. Yakni ; Joko Mardianto, kini menjabat sebagai (Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra), Joko Suryanto (PNS masih aktif), dan M Yusuf (mantan Ka Biro Bintal), ternyata memancing banyak  opini masyarakat.

Tak ketinggalan Ketua LSM “Rakyat Anti Korupsi” (RIAK) Slamet Riyanto, SH memberikan komentar terkait kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang terkesan pandai membuat “TSK” (tersangka) dan lamban/malas menuntas masalah. Dia menghimbau agar Kejati tidak main-main dengan TSK yang akhirnya hanya memunculkan “SP3”.

            Slamet mengungkapkan, seperti halnya kasus korupsi Asuransi Fiktif yang terjadi Pemkot Semarang tahun 2003 yang telah menjerat beberapa anggota dewan dan di jatuhi hukuman, tapi aktor utamanya “Sukawi Sutarip” mantan Walikota itu malah di SP 3, dan masih banyak TSK-TSK lain seperti Bambang Guritno (mantan Bupati Semarang),  dan proyek studio mini. Slamet menilainya, Kejati tidak mentaati nilai-nilai “keadilan”, dan terkesan tebang pilih, dan ini tidak bisa dibenarkan.

            Melihat kinerja Kejati yang terkesan lamban/malas, dan seringnya Kejati membuat keputusan yang dinilainya tidak mentaati nilai keadilan, maka, Slamet berharap ada perwakilan KPK di Jawa Tengah, dengan harapan Jawa Tengah bersih dari tangan-tangan kotor yang menghambat pembangunan.

            Tentang Bantuan berbentuk dana “Hibah dan Bansos” menurutnya baik, sebab kalau hal itu dilaksanakan dengan benar akan mampu mensejahterakan masyarakat, dan pihaknya sangat mendukung program-program pemerintah yang pro kepentingan rakyat.

            Meski demikian, Slamet juga menghimbau, agar Pemprov Jateng mengedepankan tranparansi,  keterbukaan, artinya pemprov harus mengumumkan, siapa saja yang mendapatkan bantuan, lalu hasilnya bagaimana, sehingga kelihatan, kelompok masyaratak yang pernah dibantu dan mampu mengembangkan usahanya.

 Dia menambahkan, dimana kelompok masyarakat yang telah mampu mengembangkan diri bisa menjadi contoh kolompok masyarakat yang lainnya. Sehingga jawa tengah benar-benar mampu mengejar ketertinggal lewat “Bansos”. Dan, keberhasilan itu harus diumumkan secara terbuka lewat media massa, baik media cetak, on line, dan elektronik. Kalau perlu pemprov memasang pengumuman dipasang didepan kantor Biro Binsos, Dinsos, dan di depan Ruang Sidang DPRD Jateng agar masyarakat bisa tahu. (TIM)

Fri, 14 Mar 2014 @16:53

Copyright © 2017 PCD TECH · All Rights Reserved