RSS Feed
Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

MITRA
image

ANGKRINGAN NAMBAH TERUS SEMARANG

WELCOME

PARIWISATA
image

GO JATENG GAYENG 2018

INFO REDAKSI
image

Pimred Koran Suara Rakyat

ANDI TRIS SN


Silahkan Hubungi Kami
Kategori
Arsip

MITRA
image

LBH LINDU AJI

SAIKI JAM

HOBBY
image

SINGOTORO JEEP CLUB

BPK Jateng Menyoroti Kinerja Ketiga RSUD Dinilai Belum Bagus

image

KSR.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah menyoroti kinerja tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) yakni, RSUD Purworejo, Brebes dan Karanganyar. Ketiganya dinilai belum bagus.

RSUD tersebut dinilai belum efisien dalam pengelolaan keuangan. Selain itu pelayanan terhadap masyarakat juga belum maksimal, sering kurang dalam penyediaan obat, pelayanan kamar rawat inap kurang memadai dan banyak peralatan kesehatan kurang standar.

Sorotan tersebut terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2012 yang telah diserahkan ke DPRD Jateng.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan, bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk itu pihaknya berencana mengecek langsung bagaimana pelayanan di tiga RUSD tersebut. Jika memang pelayanan yang diberikan kurang bagus, maka harus dilakukan pembenahan.

“Kami akan kunjungi rumah sakit itu, tapi waktunya dirahasikan agar disana tidak siap-siap dulu,” kata Rukma.

Selain tiga RSUD, BPK juga memberi penilaian kurang memuaskan terhadap kinerja PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Terutama pada anak perusahaannya yang menangani blok Cepu yakni PT. Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC).

Rukma menyatakan, PT. SPHC yang didirikan pada 7 April 2006 itu dinilai BPK tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tak didukung peraturan daerah (Perda).

Untuk itu BPK menyarankan, segera dibuat Perda untuk memayungi segala kegiatan PT. SPHC. Hal ini berbeda dengan persepsi Pemprov Jateng yang mengira PT. SPHC hanya anak perusahaan sehingga tak perlu Perda.

“Dulu kan pikirannya SPHC itu ngikut SPJT yang sudah ada punya perda. Tapi BPK bilang meski anak perusahaan tetap harus punya Perda,” tegasnya.

Rukma berjanji akan membahas persoalan tersebut dengan pihak eksekutif. Jika memang diperlukan Perda, maka secepatnya harus dibuat agar pengelolaan Blok Cepu semakin bermanfaat. “Penilaian BPK ini memberi waktu dua bulan untuk berbenah, setelah ada perbaikan akan diveluasi lagi,” ujarnya.(mel/pl)

Fri, 14 Dec 2012 @09:19

Copyright © 2019 PCD TECH · All Rights Reserved