Tim Pengadaan Tanah Jateng Mensosialisasikan Segera Menggelar Sebanyak Tiga Kali

image

Ungaran, KSR.COM – Usai   menggelar rapat koordinasi di Jakarta , Rabu (14/11) yang baru lalu pihak kementrian Pekerjaan Umum (PU) mendesak pihak Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jateng untuk segera mensosialisasikan SK Bupati semarang sebanyak tiga kali sebelum eksekusi dilakukan.

Hadir pada sosialisasi tersebut, pihak TPT Jateng, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kabupaten semarang, Kejaksaan Tinggi Jateng , PT Trans Marga Jateng  (TMJ), dan perwakilan dari PT Adhi Karya selaku Kontraktor Pembangunan proyek jalan tol Semarang-Solo sesi II Ungaran Bawen.

“Intinya , Kementrian PU menyarankan agar semua elemen yang terlibat  dalam pembangunan jalan wajib melakukan koordinasi penguasaan fisik, ”kata Ketua TPT Jawa Tengah , waligi saat dihubungi wartawan , Jumat (16/11).

Undangan

Waligi menjelaskan, tahapan rencana sosialisasi akan dilaksanakan , Rabu dan Kamis (21-22/11) serta Senin (26/11) di Balai Desa Lemah Ireng. Dalam sosialisasi tersebut pihaknya berharap 47 Warga Terkena Proyek (WTP) bisa hadir.

“Undangan sudah disiapkan ,paling lambat,senin (19/11) sudah sampai ke yang bersangkutan. WTP yang hadir diharapkan memahami tujuan sosialisasi SK Bupati tentang pelaksanaan penguasaan dan pekerjaan fisik proyek pembangunan jalan tol di Lemah ireng dan bersedia melepaskan lahannya untuk dieksekusi,”tambahnya.

            Dipaparkan lebih lanjut ,pada koordinasi di kementrian PU, juga disepakati setelah sosialisasi pihak PT TMJ segera mengeluarkan surat perintah pekerjaan fisik kepada kontraktor pembangunan jalan tol Lemah Ireng ,yakni PT Adhi  Karya.sementara untuk pengamanan selama proses eksekusi , pihaknya mengaku sudah koordinasi dengan Aparat yaitu   Polri, TNI,serta melibatkan tokoh masyarakat disekitarnya.

            Seperti diberitakan sebelumnya, WTP Lemah Ireng ,Bawen, Kabupaten Semarang melalui kuasa hukum WTP Lemah Ireng, Heri Sulistiyo menyambut baik mengambil alih keputusan eksekusi lahan yang dilakukan oleh kementrian PU. Antara lain, upaya tersebut membuktikan ada sesuatu yang tidak beres dalam proses pembebasan lahan, terutama terkait penetapan harga ganti rugi oleh P2T Kabupaten Semarang.(HR)

 

Sat, 17 Nov 2012 @19:18